Forum Pers Purbalingga Bahas UKW, Wartawan Saling Adu Argumen
- account_circle Handy (Pimred)
- calendar_month Jum, 19 Des 2025
- comment 0 komentar
Forum Diskusi dan Press Tour 2025 bertema “Jurnalis Mencerahkan, Bukan Meresahkan”
Forum Diskusi dan Press Tour 2025 bertema “Jurnalis Mencerahkan, Bukan Meresahkan”
PERWIRANEWS.COM, PURBALINGGA – Forum Diskusi dan Press Tour 2025 bertema “Jurnalis Mencerahkan, Bukan Meresahkan” yang digelar Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Andrawina Hall Hotel Owabong, Jumat (19/12/2025), berlangsung dinamis dan sempat memanas. Isu kompetensi serta sertifikasi wartawan menjadi sorotan utama hingga memicu perdebatan terbuka di antara peserta.
Kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-195 Kabupaten Purbalingga ini dihadiri unsur organisasi perangkat daerah, insan pers, perwakilan pemerintah desa dan kecamatan, serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Forum yang awalnya dikemas sebagai diskusi edukatif berkembang menjadi ajang adu argumentasi mengenai profesionalisme pers.
Mewakili Bupati Purbalingga, Asisten Administrasi Umum Sekda Purbalingga Siswanto menegaskan bahwa pers merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi publik. Ia menyebut peran jurnalis sangat penting dalam menghadirkan pemberitaan yang objektif, berimbang, serta memberikan kritik konstruktif.
Pernyataan Pemerintah Daerah
Menurut Siswanto, hubungan antara pemerintah dan media harus dibangun atas dasar profesionalisme, etika jurnalistik, serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Hal tersebut diperlukan agar informasi yang disampaikan ke publik tidak menimbulkan polemik atau kesalahpahaman di masyarakat.
“Pers memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah. Karena itu, profesionalisme dan etika jurnalistik harus menjadi landasan bersama agar informasi yang disampaikan benar-benar mencerahkan,” ujar Siswanto dalam forum tersebut.
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, antara lain Ketua PWI Jawa Tengah Setiawan Hendra Kelana, Kanit I Tipidum Satreskrim Polres Purbalingga Iptu Uki Ishianto, serta Analis Hukum Bagian Hukum Setda Purbalingga Eri Singgih Astuti. Ketiganya memaparkan materi dari sudut pandang pers, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan.
Isu UKW Picu Perdebatan
Ketegangan mulai terasa ketika isu sertifikasi wartawan dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dibahas. Setiawan Hendra Kelana menekankan pentingnya sertifikasi atau setidaknya pengalaman mengikuti UKW sebagai upaya menjaga kualitas dan profesionalisme pers di daerah.
“Sertifikasi dan UKW menjadi salah satu instrumen untuk menjaga standar kompetensi dan profesionalisme wartawan,” kata Setiawan dalam paparannya.
Pernyataan tersebut memicu respons kritis dari sejumlah peserta. Beberapa wartawan menilai sertifikasi tidak dapat dijadikan satu-satunya tolok ukur kompetensi. Mereka menegaskan bahwa di lapangan, banyak jurnalis tanpa sertifikat justru bekerja secara profesional, berintegritas, dan menghasilkan karya jurnalistik yang bertanggung jawab.
Dalam forum itu juga disampaikan bahwa Dewan Pers pada prinsipnya tidak mewajibkan wartawan mengikuti UKW. Perdebatan berlangsung terbuka dan mencerminkan dinamika dunia pers yang masih mencari titik temu antara standar formal dan realitas kerja jurnalistik.
Harapan Perkuat Sinergi
Mewakili Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Purbalingga, Bastian Nurleo menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai peran pers yang profesional dan beretika. Selain itu, forum diharapkan mampu menekan praktik intimidasi, pemerasan, maupun penyimpangan yang mengatasnamakan profesi wartawan.
Diskusi yang berlangsung hangat tersebut menegaskan bahwa profesionalisme pers tidak semata-mata diukur dari kepemilikan sertifikat. Kepatuhan terhadap etika jurnalistik, kualitas karya, serta tanggung jawab kepada publik dinilai menjadi indikator utama.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga berharap dialog semacam ini dapat terus dilakukan untuk memperkuat sinergi antara media dan pemerintah daerah, sekaligus menjaga iklim informasi publik yang sehat dan bertanggung jawab.
- Penulis: Handy (Pimred)
Saat ini belum ada komentar