Warga Banyumas Khawatir Aktivitas Tambang di Lereng Slamet Picu Bencana
- account_circle admin
- calendar_month Sen, 1 Des 2025
- comment 0 komentar
Kita jaga Gunung Slamet jangan sampai menjadi Tapanuli ke-2
PERWIRANEWS.COM, BANYUMAS – Aktivitas penambangan pasir dan batu di sejumlah titik lereng Gunung Slamet memicu kekhawatiran serius warga Banyumas. Mereka menilai eksploitasi yang terjadi di Limpakuwus, Baturaden, hingga Gandatapa berpotensi mengancam keselamatan akibat meningkatnya risiko banjir dan tanah longsor, terutama saat musim hujan. Kekhawatiran ini mencuat kembali setelah berbagai kerusakan infrastruktur mulai terlihat dalam beberapa bulan terakhir.
Di lapangan, truk-truk bermuatan berat hilir mudik membawa material tambang dari lokasi galian. Warga menyebut kondisi jalan dan jembatan di wilayah tersebut mulai mengalami kerusakan, yang dikhawatirkan menjadi tanda awal dari dampak lingkungan yang lebih besar. Selain itu, penambangan dinilai mengganggu daya dukung kawasan hulu yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air.
Penggundulan hutan dan penggalian tanah dalam jumlah besar menurut warga akan membuat air hujan langsung mengalir deras ke daerah bawah. Kondisi tersebut diyakini dapat membawa lumpur dan bebatuan ke permukiman, terutama di wilayah rawan banjir bandang dan longsor. Kekhawatiran ini muncul mengingat sejumlah bencana serupa pernah terjadi di wilayah lain akibat kerusakan lingkungan.
Protes Warga dan Dugaan Lemahnya Pengawasan
Penolakan terhadap aktivitas tambang semakin menguat karena masyarakat menilai pengawasan pemerintah daerah belum optimal. Salah satu contoh yang paling disorot adalah kejadian di Tajur, Pancurendang, Ajibarang, di mana tambang ilegal terus beroperasi meski telah dipasang papan larangan. Sayangnya, aktivitas tersebut berakhir tragis dengan tewasnya delapan pekerja akibat longsor.
“Kita jaga Gunung Slamet jangan sampai menjadi Tapanuli ke-2,” seru salah satu warga, mengingatkan pada tragedi longsor besar yang menelan banyak korban.
Masyarakat mempertanyakan keseriusan aparat dalam menindak aktivitas tambang yang diduga tidak berizin. Mereka menilai lemahnya penegakan aturan hanya memperbesar peluang terjadinya bencana di kemudian hari.
Ketegangan Antarwarga dan Faktor Kepentingan
Kondisi di lapangan juga menunjukkan adanya ketegangan horizontal. Di beberapa desa muncul dua kubu warga: satu kelompok menolak keberadaan tambang karena mengancam lingkungan, sementara kelompok lain diduga mendukung demi alasan ekonomi. Perbedaan pandangan ini menyebabkan proses penolakan semakin kompleks.
Warga setempat menduga ada kepentingan pemodal besar yang turut mempengaruhi kebijakan perizinan tambang. Mereka menilai proses perizinan yang mudah memunculkan kecurigaan adanya intervensi hingga tingkat provinsi, sehingga suara penolakan masyarakat kerap tidak diperhitungkan secara maksimal.
Kekhawatiran Baru soal PLTPB Gunung Slamet
Di luar persoalan tambang, warga juga menyoroti rencana pengoperasian kembali Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Gunung Slamet. Meski sempat dihentikan, kabar dibukanya kembali operasi proyek tersebut menimbulkan kegelisahan baru.
Warga menemukan bahwa pohon-pohon yang ditanam di area bekas pengeboran bukanlah pohon hutan asli, melainkan pohon produksi. Kondisi ini dinilai tidak cukup kuat dalam menjaga konservasi kawasan hulu yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem Gunung Slamet.
Tuntutan Warga untuk Pemerintah
Masyarakat mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dan cepat guna melindungi lereng Gunung Slamet yang menjadi penyangga kehidupan jutaan warga. Mereka menilai tekanan terhadap ekosistem Gunung Slamet sudah berada pada titik kritis.
Warga berharap pengawasan diperketat, aktivitas tambang ilegal dihentikan, dan proses perizinan dievaluasi menyeluruh sebelum kerusakan lingkungan memicu bencana besar yang berpotensi menelan korban jiwa. Pemerintah daerah belum memberikan perkembangan terbaru terkait penanganan isu tambang dan pengawasan di kawasan hulu Gunung Slamet.
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar